Thursday 13 December 2018
Home      All news      Contact us      English
hariansib - 27 days ago

Bondjol : Sejak Ditetapkan Sebagai Geopark Kaldera, Mafia Tanah Marak di Seputaran Danau Toba


lt;div gt; lt;b gt;Medan (SIB) - lt;/b gt;Pelapor kasus dugaan tindak pidana secara bersama-sama atau turut membantu menempatkan keterangan palsu dalam akta otentik, Ir Bondjol Bernandus Silalahi menyayangkan sikap penyidik Poldasu yang menghentikan penyidikan terhadap laporan yang bernomor : STTLP/838/X/2017/SPKT. lt;/div gt; lt;div gt; lt;br gt; lt;/div gt; lt;div gt;Ir Bondjol melaporkan empat orang yang diduga telah menempatkan keterangan palsu dalam akta autentik ke Mapoldasu pada 15 Oktober 2017. Keempat orang tersebut berinisial KS yang bekerja sebagai kepala desa disalah satu desa di Kecamatan Pangururan, Kabupaten Samosir. Lalu PS (47), warga Desa Situngkir Sihalangoan Kecamatan Pangururan Kabupaten Samosir, anak PS yang berinial NS (25) dan AT (37). lt;/div gt; lt;div gt; lt;br gt; lt;/div gt; lt;div gt; Saya sudah melaporkan mereka setahun yang lalu. Karena mereka diduga telah mencaplok tanah milik leluhur saya. Dengan menerbitkan Sertifikat Hak Milik (SHM) atas sebidang tanah milik leluhur saya dan saudara-saudara saya, ucap Ir Bondjol saat berkunjung ke kantor Harian Sinar Indonesia Baru (SIB) di Jalan Brigjen Katamso No 66 AB, Kota Medan, Rabu (14/11) untuk menceritakan hal yang dialaminya kepada wartawan. lt;/div gt; lt;div gt; lt;br gt; lt;/div gt; lt;div gt;Bondjol mengatakan, setelah melaporkan keempatnya, dia sudah diperiksa penyidik Poldasu. Namun pada 30 Mei 2018, dia menerima surat dari Poldasu tentang Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) dengan Nomor :B/669/V/2018/Ditreskrimum yang inti dari isi surat tersebut adalah menghentikan dengan alasan tidak cukup bukti. Didalam surat tersebut juga tertera nomor Surat Perintah Penghentian Penyidikan dengan Nomor : SP.Sidik/728.a/V/2018/Ditreskrimum tertanggal 28 Mei 2018 dan Surat Ketetapan Penghentian Penyidikan Nomor : S.Tap/618.b/V/2018/Ditreskrimum tertanggal 28 Mei 2018 yang ditandatangani Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Sumut Kombes Pol Andi Rian Djajadi Sik MH. lt;/div gt; lt;div gt; lt;br gt; lt;/div gt; lt;div gt;Purnawirawan TNI berpangkat Letnan Kolonel (Letkol) itu pun mensinyalir, penghentian laporan tersebut terlalu tergesa-gesa. Menurutnya, seluruh alat bukti sah kepemilikan lahan tersebut telah ia berikan kepada penyidik. Namun, disayangkan, penyidik diduga tidak teliti memeriksa berkas-berkas bukti pendukung yang menyatakan bahwa pelapor adalah milik saya dalam lahan tersebut. Terlalu cepat penyidik menghentikan penyidikan. Ada 10 legal standing yang saya ajukan kepada penyidik yang pada intinya menerangkan bahwa kamilah pemilik sah atas lahan yang terletak di Desa Siopat Sosor, Kecamatan Pangururan Kabupaten Samosir. Bagaimana mungkin terlapor bisa mengklaim bahwa tanah tersebut milik mereka. Sementara Pinompar Alm Opung Sopu Sihaloho/Br Turnip yakni kami dan para ahli waris telah puluhan tahun merawat dan menjaga lahan yang kurang lebih luasnya 9 Hektar itu, terangnya. lt;/div gt; lt;div gt; lt;br gt; lt;/div gt; lt;div gt;Menurutnya, ada kejanggalan dalam kasus ini. Dimana sudah jelas-jelas dinyatakan bahwa lahan milik Bondjol tersebut terletak didesa Siopat Sosor, namun pihak Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Samosir tetap menerbitkan permohonan SHM yang diajukan para terlapor di alamat Desa Parbaba Dolok Kecamatan Pangururan Kabupaten Samosir. Tanah kami itu berada di Desa Siopat Sosor, sementara para terlapor mengaku memiliki lahan di Desa Parbaba Dolok yang bersebelahan dengan desa kami. Tapi disurat malah petanya di lahan milik kami. Ini sudah jelas-jelas melanggar peraturan, ucapnya. lt;/div gt; lt;div gt; lt;br gt; lt;/div gt; lt;div gt;Atas penghentian penyidikan tersebut, Bondjol bersama keluarga besarnya akan mengajukan permohonan Praperadilan ke Pengadilan Negeri (PN) Medan. Tujuannya adalah meminta hakim yang menangani permohonan prapid mereka agar memerintahkan penyidik untuk kembali melakukan proses penyidikan. Kecurigaan kami adalah dengan warkah (alur) penerbitan sertifikat yang diajukan termohon kepada BPN Samosir kami anggap tidak jelas. Oleh karena itu perlu ditinjau ulang karena kami merasa penyidik tidak cermat memeriksa seluruh bukti-bukti yang kami ajukan serta turun langsung kelokasi lahan yang menjadi objek permasalah, tegasnya. Tak hanya mengajukan Prapid, pihaknya juga akan melayangkan gugatan ke PTUN terhadap penerbitan puluhan SHM di atas lahan miliknya. lt;/div gt; lt;div gt; lt;br gt; lt;/div gt; lt;div gt;Bondjol juga menyayangkan, dimana sejak ditetapkannya sebagai Geopark Kaldera oleh Unesco, banyak permasalahan tanah yang timbul di kawasan Danau Toba. Bukan hanya kami saja yang tiba-tiba dicaplok dan tanpa sepengetahuan kami sudah muncul SHM atas nama orang lain. Tanah-tanah di desa kami dan desa tetangga juga banyak yang terkena caplok oleh oknum mafia tanah yang mulai marak di seputaran Danau Toba itu, tegasnya. lt;/div gt; lt;div gt; lt;br gt; lt;/div gt; lt;div gt;Ketika dikonfirmasi terkait dihentikannya laporan Bondjol, Dirreskrimum Poldasu Kombes Pol Andi Rian, mengatakan akan melakukan pengecekan. Nanti saya cek dulu ya, sebutnya. lt;b gt;(A14, A18/c) lt;/b gt; lt;/div gt;

Related news

Berita Terkini
Hashtags:   

Bondjol

 | 

Sejak

 | 

Ditetapkan

 | 

Sebagai

 | 

Geopark

 | 

Kaldera

 | 

Mafia

 | 

Tanah

 | 

Marak

 | 

Seputaran

 | 

Danau

 | 
Paling Popular (6 jam)

Paling Popular (24 jam)

Paling Popular (satu minggu)

sumber