Tuesday 11 December 2018
Home      All news      Contact us      English
hariansib - 26 days ago

Produsen Kertas Bebas Mainkan Harga, Pemerintah Tak Berbuat Apa-apa


lt;div gt; lt;b gt;Medan (SIB) - lt;/b gt;Indonesia hingga kini ternyata merupakan salah satu produsen pulp atau kertas terbesar di dunia, namun konsumen dari kalangan perusahaan penerbitan surat kabar belum juga bisa menikmati atau memperolah harga kertas yang terjangkau, bahkan cenderung kian naik dan mahal. lt;/div gt; lt;div gt; lt;br gt; lt;/div gt; lt;div gt;Ketua Harian Serikat Perusahaan Pers (dulu disebut Serikat Penerbit Suratkabar-SPS), Ahmad Djauhar, mencetuskan posisi per Juli 2018 lalu saja, harga kertas koran di negeri ini naik dari Rp9.800 per kilogram menjadi Rp13.200 per kilogram, sedangkan harga kertas HVS untuk kalangan konsumen kantor (ATK) juga naik dari Rp12.800 per kilogram menjadi Rp17.200 per kilogram. lt;/div gt; lt;div gt; lt;br gt; lt;/div gt; lt;div gt; Setidaknya dalam satu dekade ini, kalangan anggota SPS atau perusahaan pers di Indonesia merasa betapa kejam nya harga kertas untuk media cetak, bahkan setiap kuartal mengalami kenaikan harga. Misalnya produsen atau pabrik kertas PT Aspex Paper bebas memainkan harga, tapi pemerintah tak berbuat apa-apa, ujar Ahmad Djauhar di Medan, Kamis (15/11). lt;/div gt; lt;div gt; lt;br gt; lt;/div gt; lt;div gt;Dia mencetuskan hal itun dengan serius dalam paparan topik Kemelut Harga Kertas untuk Media Cetak di Indonesia , dalam acara rapat kerja daerah (Rakerda) SPS Sumut di aula Kuswari Hotel Garuda Plaza Medan. Hadir antara lain Kadis Kominfo Provinsi Sumut Drs Fitriyus mewakili Gubsu Edy Rahmayadi, ketua SPS Sumut Farianda Putra Sinik, dan para unsur pimpinan atau manajemen sejumlah perusahaan pers di daerah ini. Dari Harian SIB, hadir redaktur Drs Yogie Suwanda dan staf Sirkulasi Arifin Butar-butar. lt;/div gt; lt;div gt; lt;br gt; lt;/div gt; lt;div gt;Acara rakerda itu juga diwarnai dengan penandatanganan Deklarasi Media Tanpa Hoax, yang diteken para unsur pimpinan dari puluhan perusahaan pers di Sumut, antara lain dari Harian SIB, Analisa, Waspada, Mimbar Umum, Medan Bisnis, Sumut Pos, Posmetro Medan, Tribun, dan media lainnya yang mayoritas koran-koran wajah baru edisi mingguan walau disebut koran harian. lt;/div gt; lt;div gt; lt;br gt; lt;/div gt; lt;div gt; Topik bahasan rakerda, tentang harga kertas yang menjadi kemelut panjang bagi kalangan perusahaan pers yang terbit dan beroperasi eksis di negeri ini, termasuk di Sumut, menjadi topik utama dan fokus, sehingga memunculkan wacana perlunya mendirikan semacam perusahaan bersama atau badan usaha milik daerah (BUMD) yang khusus memproduksi kertas koran untuk media-media cetak. lt;/div gt; lt;div gt; lt;br gt; lt;/div gt; lt;div gt; Ada tiga hal yang menjadi alasan betapa pentingnya atau sudah saatnya negeri ini mendirikan semacam BUMD untuk produksi kertas koran di daerah. Pertama, apapun yang terjadi, boleh dikata media cetak takkan mati walau semakin banyak media-media online atau digital. Kedua, kalau Indonesia dibilang salah satu produsen kertas atau pulp terbesar di dunia, Sumut juga terbilang potensial karena memiliki bahan baku yang cukup untuk kertas, misalnya bagaimana agar pabrik kertas atau pulp yang ada di daerah ini juga berkontribusi untuk memproduksi kertas koran dengan bahan baku sekundernya. Ketiga: kalau negara punya kebijakan mengalokasikan 50 persen cukai rokok untuk kebutuhan sosial-kesehatan melalui BPJS, tentu juga bisa buat kebijakan agar pajak-pajak yang dipungut dari beberapa item perusahaan pers itu direkontribusi untuk pengadaan kertas koran di daerah. Hitung-hitung ini bagian dari eksistensi pemerintah yang selama ini memposisikan pers sebagai pilar ke-4, papar salah seorang peserta dari kalangan pers koran harian di daerah ini. lt;/div gt; lt;div gt; lt;br gt; lt;/div gt; lt;div gt;Gagasan atau wacana ini ternyata direspon positif oleh para peserta, sebagaimana dicetuskan manajemen dari Sumut Pos dan Anto King dari Graha Pena Group, bahwa sudah saatnya pula perusahaan pers di daerah memperkuat posisi sebagai produsen kertas, walau prosesnya panjang. Bahkan, ketua harian SPS Ahmad Djauhar selaku pembicara utama, langsung menyarankan agar ada satu tim di Sumut membuat semacam study kelayakan untuk wacana pendirian BUMD produksi kertas koran di daerah-daerah tiras besar di Indonesia, seperti Medan atau Sumut. lt;/div gt; lt;div gt; lt;br gt; lt;/div gt; lt;div gt; Dengan study kelayakan itu akan ada argumen kita dari SPS untuk menyampaikannya atau melobby pemerintah. Soalnya, kertas itu menyumbang 30 persen dari komponen produksi media cetak. Tapi harganya yang terus melambung selama ini, mengancam kalangan penerbit kecil akan gulung tikar (auto breidel), ujar mantan Pemred Harian Ekonomi Bisnis Indonesia (Jakarta) itu. lt;/div gt; lt;div gt; lt;br gt; lt;/div gt; lt;div gt;Dia menambahkan, kalangan pabrikan selama ini tampak bebas menaikkan harga kertas untuk media cetak, dengan alasan kenaikan harga bahan baku (row material) dan biaya produksinya juga. Alasan lainnya, produsen atau pabrikan juga masih bergantung pada bahan baku serta bahan modal eks impor dengan komponen biaya satuan dolar AS. lt;b gt;(A04/l) lt;/b gt; lt;/div gt;

Related news

Berita Terkini
Hashtags:   

Produsen

 | 

Kertas

 | 

Bebas

 | 

Mainkan

 | 

Harga

 | 

Pemerintah

 | 

Berbuat

 | 
Paling Popular (6 jam)

Paling Popular (24 jam)

Paling Popular (satu minggu)

sumber