voaindonesia - 1 month ago

Aung San Suu Kyi hadir di pengadilan hari Senin (1/3). Ini adalah penampilan pertamanya di depan publik sejak ia dan anggota-anggota pemerintah sipil Myanmar lainnya disingkirkan dari jabatan mereka dan ditahan oleh militer pada 1 Februari. Pengacara Suu Kyi mengatakan, pemimpin de facto berusia 75 tahun yang digulingkan itu tampak sehat sewaktu tampil melalui telekonferensi di ibu kota, Naypyitaw. Pengacara itu mengatakan, para jaksa mendakwanya dengan dua kejahatan baru dalam sidang tersebut, yakni berusaha menyulut keresahan publik dan melanggar satu pasal dalam UU telekomunikasi mengenai pengoperasian perangkat tanpa izin. Suu Kyi telah dikenai dakwaan mengimpor dan menggunakan secara ilegal enam radio walkie-talkie tak terdaftar yang ditemukan dalam penggeledahan di rumahnya, dan karena melanggar UU bencana alam negara itu dengan mengadakan pertemuan umum, suatu pelanggaran protokol COVID-19. Sementara itu, pasukan keamanan menggunakan gas air mata dan granat kejut untuk membubarkan demonstran di Yangon, Senin (1/3), sehari setelah 18 orang di berbagai penjuru negara itu tewas dan lebih dari 30 lainnya cedera dalam hari demonstrasi yang paling banyak menimbulkan korban jiwa sejak kudeta, sebut Kantor HAM PBB. Para saksi mata dalam protes berdarah hari Minggu menyatakan polisi menggunakan gas air mata, peluru karet, meriam air dan dalam beberapa kasus melepaskan tembakan dengan peluru tajam di Yangon, kota terbesar di Myanmar. Menurut Associated Press, foto-foto selongsong peluru tajam itu diposting di media sosial. Berbagai video media menunjukkan para demonstran menyeret sebagian dari korban cedera keluar dari protes, meninggalkan jejak noda darah di jalan aspal. Polisi juga secara agresif berusaha membubarkan protes di kota-kota lain, termasuk di Mandalay dan Dawei. “Sepanjang hari, di beberapa lokasi di seluruh penjuru negara, polisi dan pasukan militer berhadapan dengan demonstran damai, menggunakan kekuatan yang mematikan maupun yang tidak,” sebut pernyataan dari juru bicara kantor HAM PBB Ravina Shamdasani. Pernyataan itu juga meminta militer agar “segera menghentikan penggunaan kekuatan terhadap demonstran damai.”  Juga hari Minggu, pelapor khusus PBB Tom Andrews merilis pernyataan yang memuat beberapa opsi untuk ditindaklanjuti oleh negara-negara anggota PBB dan dewan keamanan. “Sementara junta militer Myanmar meningkatkan kekerasannya terhadap rakyat, saya yakin komunitas internasional wajib meningkatkan tanggapannya,” kata Andrews.  Di antara opsi-opsi yang dibeberkan dalam pernyataannya adalah embargo senjata global, sanksi-saksi terhadap bisnis yang dimiliki atau dikendalikan oleh junta, dan menyelenggarakan sidang Dewan Keamanan PBB untuk membahas isu tersebut. Mengenai sanksi-sanksi, Andrews mendesak negara-negara yang telah menetapkannya agar “segera mempertimbangkan tambahannya.” [uh/ab]

Berita Terkini

Hashtags:   

Tampil

 | 

Pertama

 | 

Depan

 | 

Sejak

 | 

Kudeta

 | 

sumber